Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela di 2022 Berbeda dengan Tax Amnesty
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menegaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan tax amnesty. Menurut Suryo, dalam tax amnesty pada 2016, pemerintah belum memiliki data dan informasi terkait WP yang belum patuh membayar pajak. “Jadi ada program yang ditawarkan pemerintah melalui […]
-
Penerimaan pajak PPh orang pribadi hingga September 2021 terkontraksi, ini alasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik pada September 2021. Kecuali, penerimaan dari Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh OP) yang mengalami kontraksi 0,3%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, mengatakan, terkontraksinya penerimaan dari PPh OP dikarenakan penerimaan PPh OP yang secara kuartalan […]
-
Capai 69,1%, Menkeu: Penerimaan Pajak Terkumpul Rp850,1 Triliun
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penerimaan pajak sampai akhir September 2021 sebesar Rp850,1 triliun. Realisasi penerimaan pajak ini sudah mencapai 69,1 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp1.229,6 triliun. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak tumbuh 13,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didukung oleh perbaikan penerimaan di seluruh […]
-
Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan
Pemerintah AS diminta menghapus praktik pink tax, pemajakan yang lebih tinggi terhadap produk tertentu berdasarkan perbedaan gender. Misalnya, tarif pajak yang lebih tinggi untuk seragam tentara perempuan dibanding laki-laki.Desakan penghapusan pink tax ini datang dari dua senator AS, Maggie Hassan dan Joni Ernst. Keduanya, masing-masing berasal dari Demokrat dan Republik, mengajukan RUU yang menghapus klausul […]
-
Pemprov Kepri Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan
TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperpanjang program relaksasi pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BP2RD Kepri) Reni Yusneli mengatakan, program pemutihan denda pajak kendaraan pada 2021 dilaksanakan selama Juli-September, kemudian dilanjutkan pada 1 Oktober-30 November. Program relaksasi pajak kendaraan untuk membantu warga yang […]
Got any book recommendations?
WA only