Mindblown: a blog about philosophy.

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memandang kebijakan pajak untuk masa pascapandemi Covid-19 perlu dirancang ulang. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap postur fiskal di berbagai yurisdiksi. Hal ini tercermin pada peningkatan defisit dan utang pemerintah, peningkatan belanja, dan menurunnya penerimaan pajak. OECD memandang penarikan utang secara terus menerus bisa menimbulkan risiko terhadap […]

Kesepakatan global untuk menjamin perusahaan multinasional membayar pajak minimum global disetujui sedikitnya 136 negara. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung aturan tersebut.  Aturan perpajakan tersebut mengikuti aturan minimum pajak perusahaan sebesar 15 persen bagi perusahaan berpendapatan lebih dari USD 870 juta. Kemudian, distribusi pembayaran pajak multinasional di wilayah operasi tidak hanya di markas perusahaan saja. Analis menilai adanya aturan pajak […]

PROGRAM pengungkapan sukarela wajib pajak masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021. Program ini akan digelar pada pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Usulan awal pemerintah dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), program ini digelar pada 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember […]

Pemerintah tidak berencana untuk mewajibkan UMKM memungut PPN meski UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut mengatur PPN final bagi PKP yang peredaran usahanya tak melebihi jumlah tertentu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan PMK 197/2013 telah mengatur yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 […]