Mindblown: a blog about philosophy.
-
Cari Penambal Defisit Jangan Imbuh Penyakit
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berteriak lantang. “Kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” teriak Muhaimin, sembari menggenggam erat palu sidang. Seketika, para wakil rakyat yang hadir di dalam ruang rapat paripurna DPR kompak berteriak: “Setuju!” Tok! Muhaimin mengetok palu. Kamis siang (7/10) itu, […]
-
Pajak Karbon Cara RI Selamat dari Ancaman Seram Selain Covid
Jakarta,Pengurangan emisi gas rumah kaca dan menghalau perubahan iklim atau climate change menjadi upaya yang serius dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengenakan pajak karbon. Pengenaan pajak karbon akan dimulai awal 2022, dan diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon akan ditujukan kepada badan yang bergerak pada bidang […]
-
Tax Amnesty Diadakan Lagi, Pengemplang Pajak Bisa Makin Banyak!
Indonesia akan menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II yang saat ini diberi nama pengungkapan sukarela. Berlaku 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, kesempatan ini untuk melaporkan ‘dosa’ pajak secara sukarela, lalu diampuni semua sanksinya.Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengatakan tax amnesty jilid II merupakan langkah mundur dalam peningkatan […]
-
Aturan Baru, Platform Digital Tak Pungut Pajak Bisa Diputus Aksesnya
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform penyelenggara sistem elektronik yang tidak menyelenggarakan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak Pasal 32A UU KUP. Bila penyelenggara sistem transaksi elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A UU KUP yang telah diubah dengan UU HPP, pemutusan akses dapat dikenakan setelah penyelenggara telah […]
-
Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Penggunaan NIK Sebagai NPWP
Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (12/10/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kendati menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi, kewajiban pembayaran pajak tetap mengacu pada ketentuan yang […]
Got any book recommendations?
WA only