Mindblown: a blog about philosophy.
-
Alasan Ditjen Pajak Tunda Implementasi NIK jadi NPWP per 1 Juli 2024
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan secara resmi menunda implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, aturan pemadanan atau implementasi NIK menjadi NPWP akan dimulai 1 Juli 2024. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, […]
-
Dianggap Tak Sesuai UUD 1945, MK Diminta Pisahkan DJP dari Kemenkeu
Pemohon bernama Sangap Tua Ritonga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, kuasa hukum Pither Ponda Barany mengatakan masuknya DJP ke dalam Kemenkeu adalah bentuk pencampuradukan nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak. “Secara konstitusi sejak amendemen ketiga UUD 1945 antara nomenklatur keuangan dan nomenklatur pajak secara […]
-
Bos Perusahaan Logam Ngemplang Pajak, Rugikan Negara Rp4,3 M
Seorang bos perusahaan yang bergerak di industri logam ditangkap Otoritas Pajak dan Polda Jawa Barat, karena diduga menjadi pengemplang pajak. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III bersama Polda Jabar telah menyerahkan pengusaha berinsial BMS itu ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. “BMS adalah penanggungjawab PT IPK yang […]
-
DJP Terbitkan Panduan Pajak Natura, Ada Penjelasan Tentang Biaya 3M
Ditjen Pajak (DJP) resmi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai imbalan berbentuk natura dan kenikmatan yang memenuhi unsur biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Dalam FAQ (Frequently Asked Question) PMK 66/2023 yang dirilis oleh DJP, ditegaskan bahwa semua imbalan terkait pekerjaan atau jasa baik berupa uang, barang, atau fasilitas adalah biaya 3M. “Semua imbalan/penggantian […]
-
Bapenda Kepri: Pajak alat berat mulai dipungut awal 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dicky Wijaya mengatakan pajak alat berat di daerah itu mulai dipungut pada 5 Januari 2024. Menurut dia, hal itu berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Pemprov Kepri bersama DPRD juga sudah mengesahkan perda pajak dan […]
Got any book recommendations?
WA only