Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perluas Basis Pajak, DJP Terus Lakukan Pengawasan
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya untuk memperluas basis pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (27/9/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perluas basis pajak salah satunya dilakukan dengan membentuk jabatan fungsional penyuluh pajak serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. “Ditjen Pajak senantiasa melakukan pengawasan dan […]
-
Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara
Fraksi-fraksi di Komisi XI DPR RI tak satu suara atas usulan pemerintah yang berencana menghapus Pasal 31E dari UU PPh. Pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, terdapat 4 fraksi yang sejalan dengan pemerintah dalam rencana menghapus Pasal 31E UU PPh melalui RUU KUP. Fraksi yang dimaksud antara lain Fraksi Partai Golkar, PKS, PAN, dan […]
-
Tapering The Fed Bayangi Target Penerimaan Pajak pada 2022
Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memperkirakan target penerimaan pajak pemerintah pada 2022 akan sulit dicapai, salah satu faktornya dikarenakan adanya risiko global yang meningkat. Adapun, pemerintah dalam postur sementara APBN 2022 menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan bahwa salah satu risiko global […]
-
Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan
Pemerintah Thailand kembali membebaskan pungutan pajak penghasilan (PPh) tenaga medis yang berjibaku menangani pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith mengatakan pembebasan PPh pribadi tenaga medis dan kesehatan masyarakat berlaku untuk tahun 2021. Menurutnya, fasilitas tersebut diberikan untuk meningkatkan moral tenaga medis. “Pembebasan pajak ini untuk meningkatkan moral tenaga medis dan kesehatan yang menjalankan tugasnya […]
-
Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) memandang pemberian perlakuan pajak khusus bagi UMKM melalui PPh final Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 dan Pasal 31E UU PPh masih perlu dilanjutkan. Sekjen Akumindo Edy Misero mengatakan PP 23/2018 yang memungkinkan UMKM membayar pajak dengan tarif 0,5% dari peredaran usaha masih diperlukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. “Kondisi […]
Got any book recommendations?
WA only