Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kadin Aceh meminta pemerintah segera sahkan PP zakat pengurang pajak
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat segera mengesahkan peraturan pemerintah (PP) terkait zakat pengurang jumlah pajak penghasilan terutang yang telah diusulkan Pemerintah Aceh. “Persoalan zakat pengurang pajak terutang ini merupakan amanah dari Pasal 192 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA),” kata Ketua Kadin Aceh M Iqbal, di […]
-
Airlangga: Presiden AS Joe Biden Dukung Indonesia Masuk Anggota OECD
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melanjutkan misinya agar menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan langsung rencana keanggotaan OECD kepada Presiden Amerika […]
-
Lapangan Kerja Bertambah dan Upah Karyawan Naik, Target PPh 21 Dikerek
Pemerintah telah menerbitkan Perpres 75/2023 yang salah satunya menaikkan target penerimaan PPh Pasal 21 pada 2023 sebesar 17,2%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan perubahan target penerimaan pajak biasa terjadi sebagai dampak dari perubahan kegiatan ekonomi. Saat ini, pemerintah memandang ekonomi telah pulih ditandai dengan mulai munculnya lapangan kerja baru serta […]
-
Menteri ESDM Minta Pengusaha Antisipasi Penerapan Pajak Karbon di 2026
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengantisipasi penerapan pajak karbon pada 2026 mendatang. Pasalnya, penerapan ini disinyalir berdampak terhadap produk-produk dalam negeri. Arifin mengatakan sejumlah negara lain juga akan menerapkan pajak karbon. Kemudian, ada penerapan pajak karbon lintas batas atau cross border carbon mechanism. Setiap produk nantinya kemungkinan akan dibebani pajak karbon […]
-
Pembebanan Piutang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih, Cek Lagi Syaratnya
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, besarnya PKP ditentukan berdasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M), termasuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih […]
Got any book recommendations?
WA only