NEWS
-

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Perpanjangan PPh 21 DTP 2027
Pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima estimasi kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut yang mencapai sekitar Rp 5 triliun. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final terkait anggaran stimulus. Kemenkeu masih melakukan penghitungan lebih lanjut, termasuk memperhitungkan potensi […]
-

Tindak Pidana Pajak Tak Lagi Masuk Cakupan RUU Perampasan Aset
Pemerintah dan DPR sepakat mengurangi jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset. Sebelumnya, terdapat 13 jenis tindak pidana yang menjadi landasan perampasan aset, termasuk tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perpajakan. Kini, pemerintah dan DPR sepakat membatasi cakupan RUU Perampasan Aset hanya pada tindak pidana korupsi dan 6 jenis tindak […]
-

Dongkrak Valuasi Emiten, Pemerintah Siapkan Insentif Pajak
Pemerintah menyiapkan sejumlah usulan kebijakan di sektor ekonomi riil, mulai dari insentif perpajakan hingga bea masuk, guna mendongkrak nilai perusahaan (corporate value) emiten di pasar modal Indonesia. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat fundamental kinerja korporasi sekaligus meningkatkan daya tarik saham domestik di mata investor. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah berupaya […]
-

Tak Semua Pajak Gaji Pekerja Ditanggung Pemerintah 2027, Ini Syaratnya
Kementerian Keuangan tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk rencana perpanjangan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh DTP pada 2027. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti mengatakan penghitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ini masih dalam proses pembahasan dan belum terdapat keputusan final. “Dapat kami sampaikan bahwa saat ini penghitungan kebutuhan […]
-

DJP Tebar Email ke Wajib Pajak! Beri Pesan Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email blast kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.“Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DJP telah mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang terindikasi […]
WA only