Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Penagihan, Pengemplang Pajak Semakin Ketar-Ketir
Pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah mendapat sorotan tajam imbas sejumlah kontroversinya. Beberapa waktu lalu, massa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat (FIM) menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al-Zaytun diusut tuntas. Tak hanya itu, massa juga mendesak pengusutan dugaan tindak pidana pemerkosaan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Syekh Panji Gumilang. […]
-
DJP Bantu Negara Lain Tagih Pajak, Biaya Penagihan Ditanggung Siapa?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023 turut mengatur tentang pembebanan biaya penagihan pajak atas klaim pajak dari yurisdiksi mitra yang diberikan bantuan penagihan oleh Ditjen Pajak (DJP). Dalam hal nilai klaim pajak berhasil ditagih, biaya penagihan pajak bakal ditanggung oleh yurisdiksi mitra, bukan oleh Indonesia. “Dalam hal nilai klaim pajak dapat tertagih, biaya penagihan pajak ditanggung […]
-
Sri Mulyani Teken Harga Rumah Subsidi Terbaru Rp234 Juta
Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% untuk pembelian rumah subsidi. Aturan mengenai pembebasan PPN 11% tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batas Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang dibebaskan dari PPN. Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio […]
-
Harga CPO Melemah, DJBC Tetap Yakin Setoran Bea Keluar Capai Target
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) optimistis target penerimaan bea keluar tetap tercapai walaupun dihadapkan pada tantangan pelemahan harga komoditas global. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan DJBC terus berupaya mengoptimalkan penerimaan bea keluar. Menurutnya, setoran bea keluar tetap akan optimal apabila kinerja ekspor juga positif. “Tentunya kita harus mencari sumber […]
-
Soal Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, Ada Sanksinya untuk Pemda
PP 35/2023 turut memuat ketentuan sanksi administrasi terkait dengan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) serta perda mengenai pajak dan retribusi. Sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) PP 35/2023, pemerintah yang tidak melaksanakan beberapa ketentuan terkait dengan evaluasi raperda dan perda akan diberikan teguran tertulis untuk menteri keuangan (menkeu) setelah mendapat rekomendasi dari menteri dalam negeri […]
Got any book recommendations?
WA only