NEWS
-
Temui Duta Besar China, Dirjen Pajak Bahas Pertukaran Data dan Coretax
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menemui Duta Besar China Wang Lutong dalam acara pertemuan kerja sama antara Indonesia dan China di Kantor Pusat Ditjen Pajak DJP pada 4 Juli 2025. Bimo mengatakan dialog ini merupakan langkah penting untuk berikutnya dapat lebih sering berkomunikasi intensif bersama China sebagai mitra untuk kemanfaatan bersama. Salah satu yang dibahas ialah […]
-
Realisasi Pajak DJP Jakut Capai Rp23,73Triliun, Baru 36% dari Target
Realisasi penerimaan pajak Kanwil Ditjen Pajak DJP Jakarta Utara hingga akhir Mei 2025 telah mencapai Rp23,73 triliun, atau 36% dari target yang ditetapkan senilai Rp65,53 triliun. Dari realisasi penerimaan tersebut, terdapat 3 sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar yaitu sektor perdagangan dengan kontribusi 52,25%. Disusul, sektor industri pengolahan sebesar 15,02%. “Kemudian, disusul sektor transportasi dan […]
-
Masuk Libur Sekolah, DJP: Diskon Pajak Tiket Pesawat Masih Berlaku
Ditjen Pajak DJP mengingatkan seluruh masyarakat bahwa insentif berupa PPN ditanggung pemerintah DTP untuk pembelian tiket pesawat masih dapat dinikmati hingga akhir Juli 2025. DJP menjelaskan masyarakat bisa memanfaatkan PPN DTP sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat selama periode libur sekolah. Artinya, konsumen hanya perlu membayar PPN sebesar 5% saja, karena sisanya ditanggung pemerintah. “Pemerintah […]
-
Ditjen Pajak Mencatat 635.000 UMKM Bayar PPh Final 0,5% pada 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 635.000 Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5% sepanjang tahun 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli kepada Kontan.co.id, Jumat (4/7). Rosmauli menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk wajib pajak UMKM yang memilih menggunakan […]
-
Marketplace Jadi Pemungut Pajak, Asosiasi E-Commerce Minta Ini ke Ditjen Pajak
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kepatuhan pajak di sektor digital. Hal ini sebagai respons dari rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Kendati begitu, Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan menilai bahwa proses verifikasi atas surat pernyataan omzet pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak, bukan Marketplace. “Platform memiliki […]