NEWS
-
UMKM Kesulitan Hitung Laba Rugi, Kantor Pajak Beri Pendampingan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Unaaha memberikan layanan asistensi dalam aktivasi akun Coretax DJP dan pelaporan SPT Tahunan kepada 15 wajib pajak UKMM pada 16 September 2026. Petugas pelaksana KP2KP Unaaha Andre Yohanes Sitanggang mengatakan 15 wajib pajak tersebut memanfaatkan layanan Pojok Pajak KP2KP Unaaha yang diadakan di Kantor Kelurahan Wawotobi, Kabupaten Konawe. […]
-
Pokok Pajak Sudah Dibayar, Kenapa Masih Kena Sanksi? Ini Kata DJP
Pembayaran pokok pajak tidak serta-merta menghapus sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya menjelaskan sanksi administrasi merupakan bagian dari instrumen perpajakan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, ketika pembayaran pajak dilakukan melewati jatuh tempo, terdapat konsekuensi administrasi yang tetap harus dipenuhi meski pokok pajaknya telah dibayarkan. […]
-
Lebih Mudah, Ini 4 Cara Melihat Kartu NPWP Online
Saat ini, wajib pajak tak perlu lagi bingung jika lupa membawa kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau hanya sekedar ingin mengecek status. Pasalnya, saat ini sudah ada cara melihat kartu NPWP online yang bisa diakses dengan mudah melalui perangkat seluler. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT NPWP adalah sebuah identitas yang diberikan oleh Direktorat […]
-
Implementasi SPP TDLN Ditunda, Sistem Pajak Transaksi Digital Masih Distabilisasi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunda implementasi kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN) yang sebelumnya dijadwalkan berjalan pada 10 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, skema baru pemungutan pajak transaksi digital tersebut masih dalam proses stabilisasi. “Terkait implementasi […]
-
Format SP2DK Kini Seragam, DJP: Isi Surat Bisa Berbeda
Pemerintah melalui PMK 111/2025 telah mengatur format surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang disampaikan kepada wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan format SP2DK tersebut menjadi pedoman bagi fiskus. Namun, format tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja DJP. “Pada umumnya, contoh format SP2DK […]
WA only