NEWS
-
Pemkot Palangka Raya Perpanjang Penghapusan Denda PBB hingga 30 September
Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memperpanjang masa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 30 September 2025 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebelumnya, sejak awal April 2025, Pemkot Palangka Raya sudah membuka program tersebut hingga Juni 2025. Kebijakan yang sama resmi diperpanjang untuk menggaet potensi […]
-
Alasan Pedagang di Toko Online Kena Pajak, Wamenkeu: Buat Pendataan
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu buka suara terkait rencana pemerintah menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Anggito mengatakan, kebijakan itu belum memiliki landasan hukum karena masih dirancang pemerintah. Dengan demikian, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih […]
-
Jumlah UMKM Bayar Pajak Masih Sedikit, Kenapa?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak penghasilan (PPh) masih tergolong kecil. Tercatat pada tahun 2023, jumlah wajib pajak UMKM yang telah melakukan penyetoran PPh Final 0,5% sebanyak 432 ribu dengan total setoran mencapai Rp2,49 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli […]
-
Alasan Pemerintah Gandeng E-Commerce Tarik Pajak Pedagang Online
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan langkah pemerintah melibatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, atas transaksi penjualan barang melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dilakukan agar ada kesetaraan antara pedagang di lapak digital maupun konvensional. “Untuk PMSE ini kan belum ada datanya, jadi kami menugaskan kepada platform untuk mendata siapa saja […]
-
DJP Resmi Pajaki Pedagang Online, Ini Ketentuannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memungut pajak dari pedagang online di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada hingga Tokopedia. Para pedagang online yang kena pajak adalah yang nilai transaksinya di atas Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan. Pedagang dengan jumlah traffic atau pengakses toko melebihi 12 ribu dalam 1 tahun atau 1.000 […]
WA only