NEWS
-
Otoritas Pajak Meksiko Bisa Intip Platform Digital, Pengusaha Protes
Asosiasi Pengusaha Internet Meksiko (Asociacion de Internet MX) keberatan pemerintah dan parlemen memberikan kewenangan kepada otoritas pajak (State Tax Administration) untuk mengakses aktivitas online pengguna di berbagai platform digital. Aktivitas platform digital yang bisa dipantau otoritas meliputi platform streaming, e-commerce, aplikasi kencan, serta situs ekonomi gig yang dikelola oleh perusahaan transportasi online dan pengiriman makanan. […]
-
Hasil Audit BPK: CRM DJP Belum Optimal Dukung Penagihan Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Ditjen Pajak (DJP) belum menerapkan compliance risk management (CRM) secara optimal. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (12/11/2025). Salah satu faktor penting dalam implementasi CRM ialah pemanfaatan data-data untuk memprediksi dan mengukur ability to pay dari wajib pajak yang dilakukan penagihan. “Peta kepatuhan CRM […]
-
Ditjen Pajak Siap Dukung Proyek Single Profile dengan Bea Cukai Cs
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bakal mendukung rencana pembangunan single profile guna mengintegrasikan data wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Untuk diketahui, rencana pembangunan single profile itu menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor […]
-
Investasi Asing Melonjak Tapi Rasio Pajak Stagnan, Waspadai Fenomena Phantom FDI
Peningkatan investasi asing langsung (FDI) alias Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia ternyata belum sepenuhnya menjadi kabar baik. Pasalnya peningkatan investasi tidak diikuti dengan meningkatnya tax ratio atau rasio pajak. Research Assistant BSI Institut Sayyaf Rabbaniy menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan karena sebagian besar arus modal tersebut tergolong phantom FDI, yakni investasi yang secara hukum tercatat, tetapi tidak mencerminkan aktivitas ekonomi […]
-
Bos Pengusaha Ritel Modern Minta Pekerjanya Ikut Dapat Diskon Pajak
Pemerintah sudah menggelontorkan paket program stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang mencakup di dalamnya adalah PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Selain itu, paket ini juga termasuk program pembebasan PPh untuk […]
WA only