Mindblown: a blog about philosophy.
-
World Bank Sarankan Pemerintah Hapus Fasilitas Pembebasan PPN, Ini Kata Ditjen Pajak
Bank Dunia terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam laporannya berjudul Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assessment, World Bank merekomendasikan pemerintah untuk menghilangkan pengecualian dan tarif atas PPN. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan PPN. Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, […]
-
Bank Dunia Minta Insentif PPN Dihapus, Staf Menkeu Buka Suara
Kementerian Keuangan memastikan penerapan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah memperhatikan rekomendasi dari Bank Dunia. Termasuk rekomendasi terakhir penghapusan pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menegaskan, pembahasan terkait itu telah juga terjadi saat merancang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). […]
-
Ditjen Pajak Belum Siap Hapus PPN Seperti Saran Bank Dunia
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan merespon rekomendasi Bank Dunia mengenai penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengaku memang sudah menerima rekomendasi Bank Dunia tersebut guna meningkatkan penerimaan negara. Yon juga menegaskan, rekomendasi itu bukan hal yang baru. Bahkan Kemenkeu telah membahas dalam perumusan Undang-undang Harmonisasi […]
-
Harga komoditas turun tak berdampak langsung ke pajak
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan tren penurunan harga komoditas tak berdampak langsung kepada pendapatan negara dari sisi pajak. Sebab, menurut Yon, jalur penyaluran dari distribusi hingga ke pajak sangat banyak. “Penurunan harga komoditas ini tidak langsung berpengaruh pada pendapatan negara karena channel-nya banyak, ada yang langsung dan ada yang tidak […]
-
DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan pengenaan pajak atas fasilitas natura atau barang-barang pemberian mulai berlaku Juni 2023. Kendati, DJP belum membocorkan apa saja fasilitas yang bakal dikenakan pajak (PPh). “Natura pada prinsipnya sudah finalisasi ini tinggal harmonisasi. Mudah-mudahan sebulan ke depan siap kita terbitkan,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga dalam media briefing, Kamis (11/5). Sementara […]
Got any book recommendations?
WA only