NEWS
-
Ingat, Beras Masih Masuk Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari PPN
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan beras merupakan jenis barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Karena menjadi BKP tertentu yang bersifat strategis, beras dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), baik atas impor maupun penyerahannya. Beras masuk kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. “Beras merupakan jenis barang tertentu dalam kelompok barang […]
-
Begini Persyaratan Subjektif Objek Pajak untuk Diberikan SKT PBB
Setiap wajib pajak harus mendaftar pada Ditjen Pajak melalui KPP paling lama 1 bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang PBB untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Objek Pajak PBB. Ketentuan persyaratan subjektif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2021. Terdapat beberapa kondisi yang membuat wajib pajak memenuhi persyaratan […]
-
Gunakan Faktur Pajak Fiktif, Pedagang Pupuk Ini Akhirnya Ditahan
MEDAN, Penyidik Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara I menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial DRS ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai. Tersangka DRS merupakan direktur PT SDR, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pupuk. Melalui perusahaan tersebut, tersangka DRS ditengarai secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif. “Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejari maka […]
-
Pengguna e-Bupot 21/26 Perlu Pastikan PPh Dipotong dan Disetor Sesuai
JAKARTA, Pengguna e-bupot 21/26 harus memastikan kesesuaian nilai antara pajak penghasilan (PPh) yang dipotong dan PPh yang disetor. Pengguna dapat memastikan kesesuaian nilai tersebut pada kolom Daftar Ringkasan Pembayaran yang tersedia pada aplikasi e-bupot 21/26. Kesesuaian tersebut diperlukan sebelum pengguna melanjutkan ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26. “Jika terdapat kekurangan pembayaran maka pengiriman […]
-
Jelang Batas Akhir, Menkeu Mengingatkan Lapor SPT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) atau di atas Rp 54 juta per tahun untuk segera mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2023 sebelum batas akhir. Adapun batas akhir pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024. Sementara […]
WA only