NEWS
-
Kode Hashim ke Anak Buah Sri Mulyani: Minta Tarif PPh Badan Turun
Pengusaha sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengisyaratkan keinginannya agar tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan bisa diturunkan dari level yang saat ini sebesar 22%. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang dihadiri sejumlah tokoh bisnis dan ekonomi, termasuk Chairul Tanjung. “Untuk perseroan kan 22%. Itu tetap. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa kurangi ya Pak Chairul […]
-
Sri Mulyani Teken PMK 18/2025, PPN Tiket Pesawat Periode Lebaran Ditanggung Pemerintah 6 Persen
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Lewat beleid yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini, pemerintah menanggung sebagian PPN tiket pesawat domestik sebesar 6 persen, sehingga masyarakat hanya akan dibebankan PPN sebesar 5 persen. Aturan mengenai insentif ini tertuang […]
-
Penerimaan Pajak di Daerah Ini Turun 2,7%, Akibat Kendala di Sistem Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa penerimaan pajak di Jawa Timur hingga akhir Januari 2025 sebesaar Rp 19,05 triliun atau 5,83% dari target yang mencapai Rp 278,96 triliun. Realisasi tersebut turun sebesar 2,70% year on year (yoy) jika dibandingkan dengan Januari 2024 lalu. DJP mengakui, penurunan penerimaan pajak ini disebabkan oleh belum optimalnya […]
-
Ditjen Pajak Hapus Sanski Telat Setor Pajak dan Lapor SPT
Kabar baik untuk para wajib pajak. Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya mengumumkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) imbas sitem Coretax yang masih terkendala. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan DIrektur Jendral Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025 yang ditetapkan pada 27 Februari 2025. Secara terperinci, penghapusan […]
-
Pemeriksaan Pajak Dilakukan Tanpa SPHP atau PAHP, SKP Bisa Batal
Surat ketetapan pajak (SKP) bisa dibatalkan dalam hal SKP dimaksud terbit dari pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP). Namun demikian, setelah dibatalkan maka proses pemeriksaan tersebut harus dilanjutkan dengan menyampaikan SPHP atau PAHP sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2025. “Dalam hal dilakukan […]
WA only