NEWS

  • MK Tolak Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan

    MK Tolak Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan

    Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Ditjen Pajak. Hal itu diputuskan atas permohonan yang diajukan oleh konsultan pajak, Sangap Tua Ritonga. Sangap Tua Ritonga menguji Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a […]

  • Tok! MK Tolak Uji Materil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

    Tok! MK Tolak Uji Materil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan uji materil atau judicial review pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permohonan uji materil ini diajukan oleh Sangap Tua Ritonga, seorang konsultan pajak. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 155/PUU-XXI/2023 ini digelar di MK pada Rabu (31/01/2024). Menurut pernyataan MK, sangap Tua Ritonga (Pemohon) menguji Pasal 5 ayat (2), […]

  • Gaji Turun, Akun Ditjen Pajak Diseruduk Netizen

    Gaji Turun, Akun Ditjen Pajak Diseruduk Netizen

    Jakarta, Masyarakat Indonesia yang berstatus pegawai tengah kebingungan. Pasalnya, besaran gaji yang diterima untuk dibawa pulang atau take home pay berbeda dari yang biasanya. Hal ini dipicu oleh potongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi yang kini menggunakan metode tarif efektif bulanan atau TER. Kebijakan TER ini membuat beberapa karyawan di Indonesia mengalami penurunan […]

  • PPh Pasal 21 Januari-November Lebih Besar dari Biasanya? Simak Ini

    PPh Pasal 21 Januari-November Lebih Besar dari Biasanya? Simak Ini

    Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan tarif efektif rata-rata bukan jenis pajak baru. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (1/2/2024). DJP mengatakan pada akhir tahun, PPh Pasal 21 terutang tetap sama besarnya antara sebelum TER berlaku dan saat TER berlaku. Dengan demikian, sambung DJP, tidak ada tambahan beban pajak baru […]

  • ESDM Blak-blakan Alasan Minta Kenaikan Pajak BBM 10% Ditunda

    ESDM Blak-blakan Alasan Minta Kenaikan Pajak BBM 10% Ditunda

    Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan dari pihaknya yang meminta penundaan kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khususnya di DKI Jakarta menjadi 10% dari sebelumya sebesar 5%. Hal itu seperti yang dismpaikan Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi. Dia bilang, pihaknya sudah melakukan koordinasi […]

WhatsApp WA only