NEWS
-
Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang
Pemerintah dalam melaksanakan reformasi pajak dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan otoritas pajak dan wajib pajak. Founder DDTC Darussalam mengatakan sistem pajak Indonesia sedang dihadapkan pada 2 tantangan besar, yakni globalisasi dan digitalisasi. Adaptasi kedua isu ini dalam proses bisnis dan kebijakan pajak pun harus mampu mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak. “Dalam […]
-
DPR Dorong Penerapan Pajak Karbon, Biar Ada ‘Efek Jera’
Komisi XII DPR mendorong pemerintah segera menerapkan pajak karbon. Dorongan menerapkan pajak karbon juga menjadi salah satu poin hasil kesimpulan rapat antara Komisi XII DPR dan Kementerian Lingkungan Hidup.Wakil Ketua Putri Zulkifli Hasan mengatakan penerapan pajak karbon dapat menjadi instrumen untuk menurunkan emisi karbon dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). “Komisi XII DPR RI mendukung agar […]
-
Presiden Prabowo Targetkan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 100% di 2029
Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak di akhir tahun pemerintahannya atau pada 2029. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, salah satu sasaran utama dalam kebijakan perpajakan ke depan adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan rasio kepatuhan penyampaian Surat […]
-
Kepatuhan Wajib Pajk Berisiko Menurun
Kepatuhan wajib pajak berisiko kembali tergerus, imbas salah seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang kembali masuk pusaran korupsi. Kali ini, Muhammad Haniv ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupa penerimaan gratifikasi. Adapun, Haniv pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak Provinsi Banten pada 2011. Kemudian, […]
-
Pajak Karbon: Potensi Penerimaan Rp27,9 Triliun yang Masih Tertunda
Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan sejak tahun 2022 terus mengalami penundaan. Alasan-alasan seperti ketidaksiapan industri dan kondisi ekonomi sering dijadikan alasan, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Perpajakan, melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), direncanakan akan mulai berlaku pada April 2022. Namun, hingga saat ini, implementasinya terus tertunda. Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright […]
WA only