Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penjualan kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan KBL berbasis baterai bus tertentu. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) atas penjualan kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah listrik tertentu (hybrid). Semua insentif […]

Kebijakan pajak merupakan alat yang efektif bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku ekonomi, termasuk dalam mendorong investasi hijau dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Di banyak negara, insentif pajak sering digunakan untuk merangsang investasi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi insentif pajak ini, terutama ketika kebijakan tersebut […]

Kinerja emiten properti masih belum mendapatkan angin segar meskipun ada potensi suku bunga Bank Indonesia (BI) yang lebih rendah. BI baru saja memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI-Rate sebesar 5,75% Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 18-19 Februari 2025. Pemerintah juga kembali memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti pada […]

Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai bus tertentu. Pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle […]

HAMPIR seluruh negara yang mengadopsi PPN tercatat menerapkan prinsip destinasi (destination principle). Berdasarkan prinsip tersebut, pengenaan PPN atas barang dan/atau jasa hanya dilakukan di tempat barang dan/atau jasa tersebut benar-benar dikonsumsi. Penerapan destination principle juga membuat pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar negeri di dalam negeri dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 3A ayat (3) UU […]