NEWS
-
Ikatan Wajib Pajak Indonesia Surati Prabowo Imbas Permasalahan Megaproyek Coretax
Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 lalu imbas permasalahan Coretax yang masih berlangsung. Melalui surat dengan nomor 011/IWPI-SP/II/2025 yang dilihat KONTAN, IWPI menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih adanya berbagai malfungsi dalam sistem Coretax tersebut. Padahal, sistem Coretax yang telah diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini […]
-
Pemkot Malang beri sanksi akumulasi denda wajib pajak tak transparan
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, menegaskan beri sanksi berupa akumulasi persentase denda empat kali lipat, terhadap wajib pajak yang kedapatan tidak transparan dalam menyampaikan laporan pajak. “Kalau itu kami ada sanksi dan denda. Kami juga ada penambahan persentase, kami akan mengalikan empat kali lipat dari yang dilaporkan,” kata Kasubid Pajak Daerah II Badan Pendapatan […]
-
4,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT per 19 Februari 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 4,4 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) sudah dilaporkan per 19 Februari 2025 pukul 12.02 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, angka tersebut terdiri dari 4,27 juta wajib pajak orang pribadi dan 130,5 ribu wajib pajak badan. “Adapun penyampaian SPT […]
-
4,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) mencatat 4,4 juta SPT Tahunan PPh yang sudah disampaikan hingga Rabu, 19 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti menuturkan, 4,4 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan itu terdiri dari sejumlah 4,27 juta wajib pajak orang pribadi dan 130,5 ribu wajib pajak badan hingga 19 Februari […]
-
Pemeriksaan Terkait PMK 136/2024Dilaksanakan Sesuai UU KUP
Penerapan pajak minimum global berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 136/2024 tidak mengurangi kewenangan Ditjen Pajak DJP untuk melakukan pemeriksaan. Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Melani Dewi Astuti mengatakan pemeriksaan ataskepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan PMK 136/2024 dilaksanakan sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. “Sementara ikut UU KUP, ikut pemeriksaan biasa,” […]
WA only