Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu pertahankan kemudahan dan pemberian insentif PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertahankan kebijakannya untuk memberi kemudahan melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan PP Nomor 49 Tahun 2022 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]
-
Ingat! Kuasa Wajib Pajak Harus Pakai Sertel Sendiri Mulai Tahun Depan
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wakil wajib pajak yang menandatangani SPT dan bukti potong harus menggunakan sertifikat elektronik (sertel) milik nama sendiri setelah 31 Desember 2022. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa […]
-
Terbit Aturan Turunan HPP, Ini Contoh Barang/Jasa yang Tidak Kena PPN
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 49 tahun 2022, sebagai lanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PP tersebut mengatur tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dibebaskan dan PPN atau pajak penjualan atas barah mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah […]
-
Begini Beberapa Pengaturan Soal Penyidikan Pajak dalam PP 50/2022
Pemerintah telah menerbitkan PP 50/2022 sebagai salah satu aturan pelaksanaan UU KUP s.t.d.t.d UU HPP. Salah satu aspek yang diatur terkait dengan penyidikan. Pengaturan dalam PP 50/2022 menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (15/12/2022). Penyidik melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KUP jika terjadi tindak pidana di bidang perpajakan dan diperoleh bukti permulaan. Adapun […]
-
World Bank Minta Sri Mulyani Kurangi Fasilitas Pembebasan PPN
World Bank berpandangan Indonesia masih perlu mengurangi kebijakan pembebasan PPN guna meningkatkan penerimaan pajak. Merujuk pada laporan World Bank bertajuk Indonesia Economic Prospects – December 2022, penerimaan pajak dari pengurangan pembebasan PPN dapat digunakan untuk mendanai bantuan langsung tunai. “UU 7/2021 tentang HPP memberikan fleksibilitas kepada Kementerian Keuangan untuk mengurangi pembebasan pajak yang tak perlu. […]
Got any book recommendations?
WA only