NEWS
-
Gubernur Bali sampaikan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke DPRD provinsi setempat untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah. “Selain itu tujuan dibentuknya raperda adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Bali serta mendukung kemudahan berinvestasi,” kata Mahendra Jaya dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, […]
-
Sri Mulyani Sebut APBN dan APBD Enggak Sinkron, Apa Penyebabnya?
Perencanaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah disebut sering tidak selaras. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung. Salah satunya adalah menggunakan anggaran pembangunan daerah (APBD). “Sehingga, sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal,” ujar Sri dalam Selasa (3/10/2023). Oleh sebab itu […]
-
Sri Mulyani hingga Gubernur BI Kumpul, Bahas Pajak Daerah-Digitalisasi Keuangan
Hari ini pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang juga mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD. […]
-
Triwulan III, capaian DBH pajak Provinsi sebesar 132,56 miliar
Triwulan ke III, penerimaan pendapatan Daerah Kabupatèn Kotabaru dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp 132, 56 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Bapenda Kotabaru Ahmad Rivai seusai melakukan koordinasi dengan Pejabat Bapenda Provinsi Kalsel di Banjarbaru. “Target APBD murni Tahun Anggara 2023 sebesar Rp 131, 568 miliar lebih,” kata Ahmad […]
-
Dorong Pemerataan, Sri Mulyani Transfer Pemda Rp857 T di 2024
Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjadi alat untuk pemerataan ekonomi hingga pelosok Indonesia. Salah satu perwujudannya adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). “Yaitu suatu kesatuan pendanaan yang dialokasikan dari penerimaan negara dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal Pusat dan Daerah serta ketimpangan fiskal dan pelayanan publik antar […]
WA only