NEWS
-
Optimalisasi Pajak Daerah, Perda Soal Tata Kelola Parkir Direvisi
DPRD Kota Malang tengah menggodok revisi Perda No. 4/2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dalam revisi tersebut, Pemkot Malang didorong mendata dan mensurvei ulang titik parkir secara komprehensif. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menjelaskan tujuan survei ialah untuk memetakan secara akurat lokasi-lokasi titik parkir resmi di seluruh kota. Nanti, pemkot akan […]
-
Apindo: Menteri Keuangan Purbaya Hadapi Ujian Berat Fiskal dan Dinamika Global
Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dipandang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai langkah strategis, namun dengan tantangan yang tidak ringan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan berbagai pekerjaan rumah yang akan menjadi ujian besar bagi Purbaya, terutama terkait kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi global. Menurut Bob, salah satu persoalan […]
-
Ditanya Nasib Badan Penerimaan Negara, Ini Respons Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan mengenai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dikabarkan beroperasi langsung di bawah presiden. Sebagai menkeu baru, Purbaya mengatakan belum ada instruksi khusus dari PresidenPrabowo Subianto terkait dengan pembentukan BPN. Bahkan, dia mengeklaim Prabowo memberikan keleluasaan kepadanya selaku bendahara untuk mengelola keuangan negara. “Belum ada [instruksi soal […]
-
Industri Kehutanan Riau Setor Rp318,56 Miliar ke Negara lewat Pajak Bumi Bangunan
Industri kehutanan di Riau terus menunjukkan kontribusi positif, baik bagi perekonomian daerah maupun keberlanjutan lingkungan hidup. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau Muller Tampubolon menegaskan bahwa sektor kehutanan tidak hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. “Di Riau, sektor kehutanan semakin krusial karena luasnya areal hutan produksi dan […]
-
DPR Soroti Dampak Peta ZNT terhadap Kenaikan PBB di Daerah
Komisi II DPR menyoroti dampak penetapan zona nilai tanah (ZNT) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB). Anggota Komisi II DPR Taufan Pawe mengatakan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) berbasis ZNT telah memicu lonjakan ketetapan PBB sebesar 300% hingga 1.000% di berbagai daerah. “Ini melahirkan permasalahan […]
WA only