NEWS
-
Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak Menjadi Makin Penting
JAKARTA. Pada tahun pajak 2023 ini, wajib pajak dihadapkan pada beberapa hal menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi pemeriksaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Pembaruan PSIAP diyakini akan meningkatkan rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio) wajib pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menjelaskan […]
-
Saat Kenikmatan Kena Pajak
Pemerintah merilis aturan baru tentang pajak natura. Ada natura atau kenikmatan dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Apa saja? Untuk mendapatkan kenikmatan, kebanyakan orang harus merogoh kocek lebih. Belum cukup, Anda juga terkena pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) atas penggantian dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atawa jasa dalam bentuk uang maupun natura atawa kenikmatan. […]
-
PKP Bisa Pakai Faktur Pajak Digunggung Asalkan Pembeli Konsumen Akhir
JAKARTA. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat menerbitkan faktur pajak digunggung sepanjang pembeli barang kena pajak (BKP) dan/atau penerima jasa kena pajak (JKP) memenuhi karakteristik konsumen akhir. Merujuk pada Pasal 2 ayat (5) PER-03/PJ/2022, PKP bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual (faktur pajak digunggung) apabila pembeli BKP […]
-
Bupati Ingin Pidanakan Hotel dan Restoran yang Tak Jujur Bayar Pajak
GARUT, Bupati Garut Rudy Gunawan meminta para pelaku usaha hotel dan restoran membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan daerahnya dengan jujur. Rudy mengatakan Pemkab Garut akan menempuh jalur hukum pidana terhadap wajib pajak hotel dan restoran yang menggelapkan pajak. “Pemda akan mempidanakan penggelapan pajak hotel dan restoran,” katanya, dikutip pada Jumat (21/7/2023). Berdasarkan laporan penerimaan pajak […]
-
Pilar 1 OECD Baru Berlaku Bila Negara Besar Sudah Ratifikasi MLC
PARIS. Pilar 1: Unified Approach tak akan serta-merta berlaku meski seluruh negara anggota Inclusive Framework sudah menandatangani multilateral convention (MLC) atas Pilar 1 pada akhir 2023. Pilar 1 baru akan berlaku (entry into force) bila critical mass of jurisdiction sudah meratifikasi MLC. Adapun yurisdiksi yang dimaksud adalah yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) yang tercakup […]