NEWS
-
DPR Minta PPN 11% buat Produk Olahan Setengah Jadi Dikaji Ulang
Komisi VII DPR mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meninjau kembali pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk setengah jadi. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Kemenperin. “Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ilmate dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI agar mengusulkan ke Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara […]
-
Kewajiban Pembukuan di Daerah Disesuaikan dengan Aturan Pajak Pusat
JAKARTA, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan ketentuan pembukuan dalam peraturan pajak daerah dengan peraturan yang berlaku di pusat. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), wajib pajak daerah yang melakukan kegiatan usaha baru harus melakukan pembukuan apabila memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun. “Bagi wajib pajak yang melakukan […]
-
Kejar Target Penerimaan, Camat dan Lurah Diminta Dorong WP Bayar PBB
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan meminta camat dan lurah turut mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang Herli Kurniawan mengatakan camat dan lurah dapat mengimbau wajib pajak di sekitarnya untuk membayar pajak. Dengan imbauan dari camat dan lurah, dia berharap wajib pajak dapat membayar […]
-
Beli Rumah Subsidi Kini Bebas Pajak Sampai Rp24 Juta, Cek Syaratnya
JAKARTA. Pemerintah memberikan instrumen fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) 60/PMK.010/2023. Dengan PMK ini, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16 juta-Rp24 juta untuk setiap unit rumah. “Fasilitas pembebasan PPN ini […]
-
Kejaksaan Bantu Pemkot Semarang Tagih PBB Ratusan Miliar
Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, Jawa Tengah memberikan bantuan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Untuk tahun ini, Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Semarang Semarang mengungkapkan nilai PBB yang akan ditagih oleh kejaksaan mencapai Rp650 miliar. “Pendampingan berkaitan dengan penagihan, secara nonlitigasi,” ujar Sarwanto, dikutip pada Selasa (20/6/2023). […]
WA only