NEWS
-
PP Baru Pajak Konsumsi Tenaga Listrik, Pemda Perlu Sesuaikan Perda
Pemerintah resmi menerbitkan PP 4/2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/2/2023). Sebagai tindak lanjut Putusan MK No.80/PUU-XV/2017 dan berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah perlu mengatur ketentuan pengenaan PBJT atas tenaga […]
-
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini
Jakarta. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti. Menurutnya suntikan insentif tersebut terbukti […]
-
Tidak Transparan Soal Pajak, Menteri Ini Akhirnya Dipecat
London. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akhirnya memecat Nadhim Zahawi dari jabatan sebagai menteri lantaran dianggap tidak transparan terkait dengan urusan pajak yang tengah dihadapinya. Zahawi dipecat lantaran telah melanggar kode etik menteri terkait dengan urusan pajaknya dengan otoritas pajak Inggris, HMRC. Sebagai informasi, Zahawi juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Konservatif, satu partai dengan […]
-
Bertahun-tahun Tak Lapor SPT, Siap-siap Tanggung Ini!
Jakarta. Setiap wajib pajak (WP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahunan mereka. Untuk pelaporan SPT Tahunan 2022 batas waktunya tinggal dua bulan lagi, dimana untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, pelaporan SPT paling lambat yakni pada 31 Maret 2023, sedangkan untuk WP badan pada 30 April 2023. Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara […]
-
Hibah Bukan Objek PPh, Ini Maksud Tak Ada Hubungan Usaha dan Pekerjaan
Jakarta. PP 55/2022 kembali mengatur tentang pengecualian harta hibahan, baik berupa uang atau barang, sebagai objek pajak penghasilan (PPh). Pasal 7 beleid tersebut menyebutkan harta hibah dikecualikan dari pengenaan PPh sepanjang memenuhi sejumlah syarat. Syarat tersebut di antaranya, hibah diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (orang tua ke anak kandung), badan […]
WA only