Mindblown: a blog about philosophy.

  • Kemenkeu Klaim Skema Tarif Efektif PPh 21 Tidak Membebani Wajib Pajak

    Kemenkeu Klaim Skema Tarif Efektif PPh 21 Tidak Membebani Wajib Pajak

    JAKARTA. Skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 menuai perdebatan. Pasalnya aturan tersebut dikhawatirkan akan membebani pembayar pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyampaikan, skema perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata tidak akan memberikan beban pajak yang […]

  • Tujuh Saham Ini Bisa Rungkad Jika Pajak Hiburan Capai 75%

    Tujuh Saham Ini Bisa Rungkad Jika Pajak Hiburan Capai 75%

    Jakarta, Baru-baru ini Pemerintah mendapat aksi protes dari para pelaku usaha atas rencana kenaikan tarif pajak hiburan yang terlalu tinggi sebesar 40% hingga 75%. Hal ini tentu sangat memberatkan para pelaku usaha yang akan berdampak pada penurunan omset hingga harga saham. Pengenaan pajak hiburan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan […]

  • Pajak Jasa Hiburan 75% Dilaporkan ke MK, Bakal Diuji Materi

    Pajak Jasa Hiburan 75% Dilaporkan ke MK, Bakal Diuji Materi

    Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno menyebutkan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40% dan maksimal 75% tengah diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial Review alias hak uji materi adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi […]

  • Kenaikan Pajak Hiburan, Menko Airlangga Nilai Tak Perlu Revisi UU HKPD

    Kenaikan Pajak Hiburan, Menko Airlangga Nilai Tak Perlu Revisi UU HKPD

    JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menutup pintu revisi terbatas atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), terkait pasal yang mengatur pajak hiburan karaoke, bar, kelab malam, diskotek, dan spa. Sebelumnya, Pasal 58 ayat (2) UU HKPD itu diprotes karena mengatur besaran pajak 40-75 persen untuk usaha-usaha […]

  • Lapor SPT Ngebut Lewat Online, Ini Caranya!

    Lapor SPT Ngebut Lewat Online, Ini Caranya!

    Jakarta. Masa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 telah dimulai sejak bulan ini, Januari 2024 hingga akhir Maret 2024 untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dan akhir April 2024 untuk WP Badan. Para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan bisa melaporkan SPT secara online dengan mengakses layanan DJP Online pada website https://djponline.pajak.go.id/. […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only