Mindblown: a blog about philosophy.
-
Luhut Sebut Pemerintah Tengah Lakukan Transformasi Digital Skala Raksasa, Buat Apa?
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa atau gigantic transformation dalam konteks digitalisasi di dalam sistem bernegara. Kondisi itu diharapkan berdampak terhadap postur perekonomian. Karena itu, lanjutnya, pemerintah bakal memastikan nilai komitmen belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam kegiatan business matching tahap I sebesar Rp539 triliun per hari yang dilaksanakan di Bali pada 22-24 […]
-
Segera Manfaatkan! Pengusaha di Daerah ini Bisa Dapat Pemutihan Pajak
Pemkab Tangerang memberikan insentif berupa penghapusan denda atau pemutihan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak air tanah. Kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tangerang Achmad Dadang Suhendar mengatakan program tersebut diselenggarakan untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. “Relaksasi […]
-
Begini Contoh Implementasi Ketentuan Batas Waktu Upload Faktur Pajak
Melalui PER-03/PJ/2022, Ditjen Pajak (DJP) telah mengatur ketentuan batas waktu pengunggahan dan persetujuan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Terkait dengan ketentuan tersebut, otoritas juga memberi contoh implementasinya. Contoh tersebut dimuat dalam Lampiran huruf A angka 3 PER-03/PJ/2022. Adapun e-faktur wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari DJP. […]
-
Dikenai Pajak Baru, Grup Telekomunikasi Ini Bakal Gugat Pemerintah
Digicel Grup mempertimbangkan untuk menggugat pemerintah Papua Nugini jika pemerintah tidak mencabut ketetapan pajaknya. Perusahaan jaringan telepon seluler dan penyedia layanan hiburan asal Jamaika tersebut menilai pajak yang dikenakan pemerintah diskriminatif. “Tambahan pajak badan yang ditetapkan oleh pemerintah Papua Nugini dikenakan satu kali senilai PGK350 juta [setara Rp1,4 triliun] pada anak perusahaan Digicel Pacific Ltd. […]
-
Beratkan Konsumen, Segini Tarif PPN Paket ‘Jalan-jalan’ Umrah
Pemerintah menyesuaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan seperti haji dan umrah, berlaku sejak 1 April 2022. Lantas bagaimana sikap penyelenggara haji dan umrah atas kebijakan pemerintah ini? Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur mengaku kaget dengan adanya penyesuaian tarif PPN untuk perjalanan ibadah […]
Got any book recommendations?
WA only