NEWS
-
Ramai soal Coretax, Luhut Sambangi Sri Mulyani di Kantor Pajak
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (14/1/2025). Pertemuan itu membahas mengenai implementasi sistem administrasi layanan pajak baru, Coretax Administration System. Luhut menilai implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai langkah yang strategis dan sangat menjanjikan untuk mereformasi sistem perpajakan nasional […]
-
Sambangi DJP, Luhut Dukung Penuh Implementasi Coretax di Perpajakan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, dukungan penuh terhadap implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang sangat krusial. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, Selasa (14/1/2025), Luhut kembali menekankan urgensi dan manfaat besar dari sistem […]
-
Coretax Pajak Belum Dipakai, Ini Cara Lapor SPT Pajak Tahunan 2024 Melalui e-Filling
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem pajak baru dengan Coretax System mulai tahun 2025. Khusus untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 masih belum menggunakan Coretax. Lalu bagaimana cara lapor SPT tahunan 2024? Coretax system dianggap sebagai sistem canggih untuk perpajakan. Namun, belakangan ini banyak wajib pajak mengeluhkan coretax karena […]
-
Luhut Yakin Coretax Dongkrak Penerimaan Pajak hingga Rp 1.500 Triliun
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkirakan implementasi Coretax dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) nasional sebesar 2 persen dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB. Hal ini berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem […]
-
Sepanjang 2024, DJP Kalselteng Tetapkan 6 Wajib Pajak Jadi Tersangka
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah telah menyerahkan 6 tersangka tindak pidana pajak sepanjang tahun lalu. Tindak pidana oleh tersangka yang masing-masing berinisial PGS, AA, JA, FM, SB dan AS telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya senilai Rp3,37 miliar. “Kami] berharap proses penegakan hukum ini dapat menghasilkan efek jera bagi […]
WA only