NEWS
-
Industri Berharap Cukai Tembakau Tak Naik Dua Digit
Penaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT 2023 yang mencapai dua digit, rerata 10 persen, diproyeksikan akan berdampak merebaknya peredaran rokok ilegal karena selisih harganya semakin terpaut jauh. Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, mengatakan kondisi eksisting saja peredaran rokok ilegal sudah merajalela. Sasaran peredaran tidak hanya menyasar pangsa pasar […]
-
Misbakhun Curigai Kepentingan Asing di Balik Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah melakukan ekstentifikasi atau memperluas barang kena cukai dibandingkan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang memukul sektor lain. “Pemerintah perlu segera menambah alternatif barang kena cukai sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, karena kenaikan tarif CHT telah mencapai titik optimum dalam mendorong penerimaan,” ujar Misbakhun dalam keterangannya […]
-
Dihantui Kembali Kenaikan Tarif Cukai
Melihat prospek kinerja emitmen rokok di tengah kenaikan cukai tahun depan JAKARTA. Belum juga pulih, kinerja emitmen rokok akan kembali terancam oleh kenaikan cukai rokok tahun depan. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan mngerek tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok untuk tahun 2023 dan 2024 dengan besaran rata-rata 10%. Kenaikan tarif untuk sigaret kretek mesin […]
-
Kenaikan Cukai Picu Peredaran Rokok Ilegal, Apa Solusi Pemerintah?
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui jika peredaran rokok ilegal berjalan lurus dengan kenaikan tarif cukai tembakau. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok akan berkolerasi positif terhadap peredaran rokok ilegal di Tanah Air. Menurutnya, dampak pandemi menyebabkan daya beli masyarakat […]
-
Ikuti UU HKPD, Pemkab Batang Mulai Bahas Perda tentang Pajak Daerah
BATANG, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah bersama DPRD Kabupaten Batang memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Raperda PDRD dirancang guna memenuhi ketentuan perpajakan daerah yang diperbarui melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Pemda perlu menetapkan perda tentang pajak […]