NEWS
-
Direktorat Jenderal Pajak Paparkan Upaya Perbaikan Coretax, Apa Saja?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memaparkan beberapa upaya perbaikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Sebelumnya, banyak wajib pajak yang mengeluhkan permasalahan akses sistem baru yang resmi diterapkan pada 1 Januari tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan masalah yang terjadi disebabkan sinkronisasi data. Kendala utama dalam akses Coretax DJP disebabkan […]
-
Dewan Ekonomi Nasional: Coretax Berlaku,Wajib Pajak Tak Bisa Sembunyikan Harta
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendukung penuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam implementasi Coretax. Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto mengatakan, Coretax dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara. “Karena kita melihat dengan Coretax, kepatuhan Wajib Pajak ini bisa ditingkatkan dengan signifikan. Oleh karena itu, dalam […]
-
Perbaikan Terus Dilakukan, Sebanyak 1,67 Juta Faktur Pajak Berhasil Dibuat di Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan upaya perbaikan dalam implementasi sistem pajak canggih Coretax. Dalam keterangannya terbaru, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan perbaikan tersebut meliputi proses bisnis antara lain sebagai berikut: Pertama, pendataran yang mencakup gagal login, pendaftaran NPWP, pendaftaran NPWP warga negara asing (WNA), pengiriman […]
-
Pembayaran Pajak akan Jadi Syarat Urus SIM dan Paspor, Tapi Coretax Bermasalah
Pemerintah berencana untuk mewajibkan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai syarat untuk mengakses layanan publik, seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor. Rencana ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, saat membahas digitalisasi sektor pemerintahan. Luhut menjelaskan bahwa melalui integrasi sistem Government Technology (GovTech), individu dan perusahaan yang tidak memenuhi […]
-
Pemkot Berikan Diskon PBB 2025 hingga 30 Persen, Begini Syaratnya
Pemkot Salatiga memberikan keringanan pajak berupa diskon pokok pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang melunasi PBB tahun pajak 2025 paling lambat pada Juni 2025. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga Adhi Isnanto mengatakan makin cepat wajib pajak melunasi PBB tahun pajak 2025 maka makin besar pula fasilitas diskon […]
WA only