NEWS
-
Luhut Sebut Penunggak Pajak Nantinya Tak Bisa Urus Paspor
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memperingatkan pengemplang pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang mempercepat transformasi ekonomi melalui digitalisasi. Digitalisasi akan mengintegrasikan semua data Wajib Pajak. Jika masih ada tunggakan pajak, proses administrasi seperti pembuatan paspor akan dipersulit. “Kamu ngurus paspor, tidak bisa karena kamu belum bayar pajak,” ujar […]
-
Ada Opsen Pajak, Tarif PKB dan BBNKB di Jawa Barat Diklaim Tidak Naik
Kebijakan opsen pajak resmi diberlakukan mulai Minggu (5/1/2024), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyebabkan kenaikan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). […]
-
Coretax Bermasalah, Ini Saran Mantan Anak Buah Sri Mulyani ke Ditjen Pajak
Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyarankan agar Ditjen Pajak segera memberikan solusi praktis atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengaplikasian Coretax System atau sistem inti administrasi perpajakan. Coretax sendiri resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025, tetapi terdapat banyak permasalahan yang ditemui mulai kesulitan menerbitkan faktur pajak hingga tidak bisa melakukan impersonate. Prastowo mengaku […]
-
Luhut Sebut Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah, Setara Nigeria
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Bahkan, setara Nigeria. Hal itu diungkapkan Luhut setelah ia memperoleh pernyataan dari Bank Dunia. Lembaga internasional itu menyebut kepatuhan pajak di Indonesia sama rendahnya seperti salah satu negara di Afrika yakni Nigeria. “Jadi World Bank itu mengkritik kita bahwa […]
-
Setoran Negara Seret, Luhut Cs Turun Tangan Bantu Ditjen Pajak
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merancang sistem canggih hasil pengembangan government technology atau GovTech untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak, karena pendapatan negara seret. Sebagaimana diketahui, pendapatan negara dari sisi pajak bahkan tak mencapai target pada 2024 alias shortfall. Penerimaan pajak sepanjang tahun itu hanya senilai Rp 1.932,4 triliun, kurang Rp 56,5 triliun dari target […]
WA only