NEWS
-
Coretax System Sudah Berjalan, 366.751 NIK Belum Padan sebagai NPWP
Ditjen Pajak DJP mencatat masih ada 366.751 nomor pokok wajib pajak NPWP wajib pajak orang pribadi yang belum dipadankan dengan nomor induk kependudukan NIK, meski coretax administration system telah diimplementasikan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan proses pemadanan NIK sebagai NPWP orang pribadi terus berjalan seiring dengan pelaksanaan coretax system. Menurutnya, DJP juga menemukan wajib pajak […]
-
Tenang! DJP Jamin Tak Ada Sanksi Akibat Kendala Teknis pada Coretax
Ditjen Pajak DJP memastikan tidak ada pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak pada masa transisi dari DJP Online ke coretax administration system. Jika ada keterlambatan penerbitan faktur ataupun pelaporan SPT akibat kendala pada coretax, DJP akan menyiapkan kebijakan agar tidak ada beban tambahan bagi masyarakat. “Mengenai kekhawatiran pengenaan sanksi, masa transisi juga kami terapkan. […]
-
Wah! Driver Ojol Dapat Apresiasi dari KPP karena Lapor SPT Lebih Awal
Antoni, seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jambi mendapatkan apresiasi dari kantor pajak. Usut punya usut, driver ojol tersebut dianggap telah patuh pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan pajak penghasilannya lebih awal. Antoni melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2024 di KPP Pratama Jambi Telanaipura pada Kamis, 2 Januari 2024. “Karenanya, kehadiran […]
-
Efek PPN 12 Persen Hunian Mewah Diprediksi Minim ke Penjualan Properti
Konsultan properti Colliers International memprediksi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bagi rumah mewah berharga di atas Rp30 miliar berdampak minim ke penjualan properti secara keseluruhan. Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto mengatakan hunian mewah dengan harga di atas Rp30 miliar jumlahnya sedikit. “Kalau objek PPN 12 persen adalah hunian mewah, secara […]
-
Transaksi Saham Dikenakan PPN 12 Persen, Begini Penjelasan OJK
Otoritas Jasa keuangan (OJK) menjelaskan ihwal pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen pada transaksi saham. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menerangkan, saham bukan merupakan objek pajak, namun anggota bursa atau sekuritas—yang berperan sebagai perusahaan perantara pedagang efek—merupakan pengusaha kena pajak atau PKP. PKP tersebut, […]
WA only