NEWS
-
Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya
JAKARTA, Pemerintah membuka peluang untuk menambah jumlah sektor yang dapat memanfaatkan insentif tax allowance. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan kajian atas sektor-sektor yang dirasa perlu mendapatkan insentif tersebut. “Kita mempertahan [tax allowance], tinggal perluasannya saja. Kita lihat [sektor] mana yang paling penting,” ujar Bahlil, Senin […]
-
BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan
JAKARTA, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeklaim insentif pajak dapat diberikan melalui Online Single Submission (OSS) dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sepanjang wajib pajak yang mengajukan permohonan dapat menyampaikan data dan dokumen secara komprehensif, maka proses permohonan bakal berjalan cepat. “Sepanjang jujur […]
-
Sedang Dikaji, Perluasan Cakupan Penerima Insentif Pajak Ini
JAKARTA, Pemerintah tengah mempertimbangkan adanya perluasan cakupan insentif tax allowance. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (9/8/2022). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pada saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian atas sektor-sektor yang dirasa perlu mendapatkan insentif tersebut. “Kita mempertahankan [tax allowance], tinggal perluasannya saja. […]
-
Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai berkah lonjakan harga komoditas pada penerimaan negara akan segera berakhir. Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah menyusun RUU APBN 2023 dan naskah nota keuangan. Dalam penetapan target penerimaan negara, lanjutnya, windfall penerimaan karena kenaikan harga komoditas diperkirakan tidak akan berlanjut. “Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini […]
-
Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini
Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar tax amnesty pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hingga akhir Agustus 2022. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) NTT Alex Lumba mengatakan kebijakan ini akan membantu Pemprov NTT mencapai target pendapatan daerah yang senilai Rp1,9 triliun. “Tahun 2021 dengan pola tax amnesty, total […]
WA only