Mindblown: a blog about philosophy.
-
AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital
Washington. AS mulai bernegosiasi dengan yurisdiksi yang telah menerapkan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral. Negosiator dari Kementerian Keuangan AS mendorong yurisdiksi-yurisdiksi tersebut untuk menghentikan implementasi DST guna mencegah timbulnya perang tarif antara AS dan yurisdiksi yang menerapkan DST. “Kesepakatan-kesepakatan untuk transisi menuju penarikan DST saat ini sedang didiskusikan secepatnya,” ujar pejabat Kementerian Keuangan AS, […]
-
Perusahaan Tambang Pertanyakan Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Pajak Karbon
JAKARTA. Perusahaan tambang mempertanyakan sikap pemerintah dalam menetapkan pajak karbon Rp30 per kilogram karbon dioksida yang dihasilkan dari batu bara. Plt Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Djoko Widajatno mengatakan bahwa perusahaan tambang telah menyampaikan keberatannya melalui asosiasi untuk dilanjutkan oleh Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia kepada pemerintah. Namun demikian, pemerintah disebut belum memberikan jawaban […]
-
Tax Amnesty Jilid 2, Ketua Kadin: Pengusaha Harus Manfaatkan
JAKARTA, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan keikutsertaan pebisnis dalam program pengungkapan harta sukarela (PSWP) atau Tax Amnesty jili 2. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan kurangnya partisipasi Tax Amnesty Jilid I kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan. “Namun, seiring kepercayaan yang makin baik kepada pemerintah serta konsistensi penerapan Tax Amnesty sebelumnya oleh […]
-
Hitung-hitungan Pajak di UU HPP
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk menguatkan pelaku sektor UMKM. “Dukungan Pemerintah terhadap UMKM sangat jelas terlihat bahkan semakin kuat dengan UU HPP,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu seperti dikutip, Jakarta, Minggu (17/10/2021). Febrio mengungkapkan bahwa UU HPP mendukung program Pemulihan Ekonomi […]
-
Menakar Efektivitas Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA. Pemerintah akan memulai program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II pada 1 Januari 2022. Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR RI pada awal Oktober 2021. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan tax amnesty yang kembali diberlakukan akan membuka kesempatan bagi […]
Got any book recommendations?