NEWS
-
PPN 12 Persen Berpotensi Picu Inflasi Serius
Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berpotensi memicu inflasi yang cukup serius. Sebab, meski barang pangan tetap dikecualikan dari pengenaan PPN, tarif 12 persen akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat ke bawah. “Implikasinya, kebijakan ini berisiko memicu inflasi […]
-
Bank Dunia: Satu dari Empat Perusahaan Indonesia Terlibat Penghindaran Pajak
World Bank alias Bank Dunia menilai bahwa penghindaran pajak menjadi salah satu faktor utama yang mengambat penerimaan pajak yang optimal di Indonesia. Menurut laporan terbaru bertajuk Funding Indonesia’s Vision 2045, sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, terutama di kalangan perusahaan-perusahaan formal. Penghindaran pajak ini sering kali didorong oleh berbagai faktor, seperti […]
-
Pemerintah perpanjang masa berlaku PPh Final 0,5 persen bagi UMKM
Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi para UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromzet tidak lebih dari Rp500 juta per tahun, akan diberi pembebasan PPh 0 persen. “Bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai Rp4,8 miliar, itu dikenakan PPh […]
-
Ini Jenis Beras Khusus yang Kena Kenaikan PPN 12% di Tahun 2025
Pemerintah menyebut salah satu barang akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025 adalah beras khusus dan bukan beras premium yang sebelumnya dikabarkan. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menjelaskan bahwa yang dimaksud beras khusus adalah beras yang selama ini diimpor oleh pihak swasta. “Beras khusus itu beras yang […]
-
Pemerintah Perpanjang Periode PPh Final 0,5%, Ini Respons UMKM
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang periode pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga 2025. Adapun, insentif Paket Kebijakan Ekonomi ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Perlu diketahui, insentif ini semestinya berakhir pada 31 Desember 2024. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero […]
WA only