Mindblown: a blog about philosophy.
-
Italia akan Cabut Pajak Digital di 2024
Roma. Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia Daniele Franco mengatakan pemerintah akan mencabut pajak digital atau digital services tax (DST) pada 2024. Pencabutan ketentuan pajak digital pada 2024 dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercapai atas proposal Pilar 1: Unified Approach. Franco pun mengajak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. “Kami mengekspektasikan pencabutan DST pada 2024. DST bukanlah solusi […]
-
Kemenkeu Tegaskan UU Perpajakan Perkuat sektor UMKM
JAKARTA. Kementerian Keuangan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk menguatkan pelaku sektor UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, UU HPP melengkapi dukungan lainnya seperti program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan desain APBN karena UMKM berkontribusi 60 persen terhadap PDB dan 97 persen […]
-
Sepakati Konsensus, Negara ini Tunda Pungut Pajak Digital Hingga 2024
Pemerintah Kanada resmi menunda pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) berkat tercapainya konsensus atas solusi 2 pilar yang diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland mengatakan DST yang awalnya akan dikenakan pada 1 Januari 2022 diputuskan untuk ditunda hingga 1 Januari 2024. Bila proposal tak kunjung terealisasi, DST akan […]
-
AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital
Washington. AS mulai bernegosiasi dengan yurisdiksi yang telah menerapkan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral. Negosiator dari Kementerian Keuangan AS mendorong yurisdiksi-yurisdiksi tersebut untuk menghentikan implementasi DST guna mencegah timbulnya perang tarif antara AS dan yurisdiksi yang menerapkan DST. “Kesepakatan-kesepakatan untuk transisi menuju penarikan DST saat ini sedang didiskusikan secepatnya,” ujar pejabat Kementerian Keuangan AS, […]
-
Perusahaan Tambang Pertanyakan Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Pajak Karbon
JAKARTA. Perusahaan tambang mempertanyakan sikap pemerintah dalam menetapkan pajak karbon Rp30 per kilogram karbon dioksida yang dihasilkan dari batu bara. Plt Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Djoko Widajatno mengatakan bahwa perusahaan tambang telah menyampaikan keberatannya melalui asosiasi untuk dilanjutkan oleh Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia kepada pemerintah. Namun demikian, pemerintah disebut belum memberikan jawaban […]
Got any book recommendations?
WA only