Mindblown: a blog about philosophy.
-
Alasan Sri Mulyani Ingin Buru-Buru Sahkan RUU HPP
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akhirnya melaju ke rapat paripurna DPR. Setelah mencapai kesepakatan, RUU tersebut resmi berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan RUU HPP ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, inklusif, sekaligus mendukung percepatan pemulihan perekonomian. “Serta mengoptimalkan penerimaan negara guna […]
-
Dimulai 1 Januari 2022, Begini Skema Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Salah satu yang diatur yaitu pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie sekaligus Pimpinan Panja RUU HPP mengungkapkan pembahasan RUU HPP sudah selesai tahap I dan RUU tersebut sudah diparaf berbagai pihak yang […]
-
Terkini Bisnis: Patung Soekarno di Stasiun Tawang, Anggaran IKN Rp 500 Miliar
TEMPO.CO, Jakarta – Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 30 September 2021, dimulai dari patung Soekarno di Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Berikutnya ada berita tentang alokasi anggaran pemerintah dalam proyek ibu kota negara tahun depan dan Faisal Basri memperkirakan utang pemerintah bakal capai Rp 8,11 kuadriliun. Lalu ada berita promo kuliner hingga […]
-
Insentif Pajak Bantu Pemulihan Dunia Usaha di Negara G20, Termasuk Indonesia
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) dan Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) melakukan survei terhadap 8.000 orang di negara-negara G20 dan Selandia Baru. Dari laporan tersebut menunjukkan sebanyak 66 persen responden sangat mendukung penggunaan insentif pajak untuk membantu memulihkan usaha-usaha mikro dan makro yang terdampak COVID-19. Namun survei yang dilakukan oleh ACCA, CA ANZ, dan International […]
-
Tagih Tunggakan Pajak, Kejaksaan Negeri Digandeng
Pemerintah Kabupaten Belitung, Bangka Belitung menggandeng Kejaksaan Negeri Belitung untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Belitung Iskandar Febro mengatakan kerja sama itu menjadi salah satu program inovatif antara pemkab dan kejaksaan yang bernama Kesatria Belitung. Kejaksaan akan membantu BPPRD menagih tunggakan pajak yang belum terbayar. “Para wajib […]
Got any book recommendations?