Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Sri Mulyani Hanya Beri Waktu Enam Bulan Bagi Program Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah akan memberikan program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai 1 Januari 2022 menyusul disahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna di DPR hari ini, Kamis (7/10/2021). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam UU HPP ini program tax amnesty yang diberi nama Program Pengungkapan Sukarela hanya diberi tenggat waktu enam bulan saja, terhitung mulai 1 Januari […]
-
DJP Ada Data Pengemplang Pajak, Kok Malah Ngasih Tax Amnesty?
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pasca pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I berlangsung, pihaknya telah mengantongi nama-nama data pengemplang pajak. Namun, bukan dikenai sanksi administrasi pemerintah malah memberikan pengampunan melalui Tax Amnesty Jilid II. Seperti diketahui, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melaksanakan program pengampunan pajak pada 2016-2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang […]
-
Alasan Pemerintah Ampuni Pendosa Pajak Lagi
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan pemerintah kembali membuka kesempatan kedua pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Sebelumnya, pengampunan pajak pertama kali dilaksanakan pada 2016 silam. Menurut dia, program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk mempersempit probabilitas wajib pajak atau pengusaha menghindari pajak. Adapun batas pengakuan pajak ini akan berlangsung selama enam bulan atau hingga Juli 2022. Aturan terkait tax […]
-
Sri Mulyani Pastikan Pekerja Bergaji Rp4,5 Juta Bebas Pajak
enteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa wajib pajak (WP) perorangan yang memiliki pendapatan Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Ia menyebut ketentuan tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Ani, akrab sapaannya, memastikan WP perorangan pajak yang memiliki pendapatan Rp54 juta per tahun tidak akan dikenakan […]
-
RUU Perpajakan Dinilai Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undangan harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) disahkan menjadi undang-undang (UU). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan RUU HPP merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu ikhtiar bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. “Reformasi perpajakan ini selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan […]
Got any book recommendations?
WA only