Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kenaikan Tarif PPN Hambat Pemulihan Ekonomi, Ekonom: Banyak Cara Kejar Rasio Pajak
JAKARTA. Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 2022 dinilai akan menghambat proses pemulihan ekonomi tahun depan. Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan dampak yang paling terasa adalah pada daya beli masyarakat kelas menengah. Dia menjelaskan, ketika harga barang naik, maka inflasi akan mengalami […]
-
Belajar Dari 2016 , Tax Amnesty Tak Ampuh Buat Kejar Setoran
Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengampuni pengemplang pajak. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui DPR RI. Dalam RUU perpajakan ini, pemerintah mengatur tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang dimulai pada 1 Januari 2022. Terdapat dua skema program pengungkapan sukarela […]
-
Sri Mulyani Sebut RUU Pajak Berpihak pada Masyarakat Kecil Menengah
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberi pemihakan kepada masyarakat kecil menengah, sehingga seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus bisa menunjukkannya kepada publik. “Apabila telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), saya minta supaya pelaksanaan RUU HPP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam acara […]
-
Sri Mulyani Lantik 809 Pejabat Kemenkeu, Ini Pesannya
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sebanyak 809 pejabat di bawahnya, Senin (4/10/2021). Sebanyak 20 di antaranya merupakan eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan Jumlah tersebut terdiri dari 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) serta 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II). Sementara itu 789 Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV), […]
-
Daftar Jasa yang Bebas PPN
Jakarta. Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa pembiayaan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan jasa tenaga kerja. Kebijakan ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam bab IV, pasal 4A, pemerintah menghapus beberapa jasa yang dibebaskan dalam PPN. Sementara, dalam Pasal 4A UU […]
Got any book recommendations?
WA only