Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya
Mauritius dikabarkan akan mengubah peraturan perpajakannya. Per 30 Juni 2021 lalu, badan usaha tetap (BUT) yang memiliki penghasilan akan mulai dipajaki. Negara asal burung dodo tersebut sudah tidak punya opsi selain mengubah aturan pajak mereka. Tahun lalu, Badan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (FATF) mengklasifikasikan Mauritius ke dalam negara berisiko tinggi. Selain itu, Mauritius […]
-
Lewat Ini, DJP Integrasikan Pelayanan Pajak Hingga Penegakan Hukum
Sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) akan mengintegrasikan 21 proses bisnis utama yang ada di Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (23/9/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan integrasi tersebut diwujudkan dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Output dari adanya integrasi tersebut adalah revenue accounting. Dengan output tersebut, data mengenai penerimaan […]
-
Diskon PPnBM Bisa Tingkatkan Penggunaan Kendaraan Listrik di Dalam Negeri
Bisnis.com, JAKARTA – Berlakunya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik dinilai akan memberi dampak positif pada penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam negeri. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2021. Beleid tersebut bakal berlaku pada 16 Oktober 2021. Melalui kebijakan baru itu, kendaraan bermotor dengan teknologi battery electric vehicles dan fuel cell […]
-
Beratkan UMKM, asosiasi UMKM protes RUU Ketentuan Umum Perpajakan
Pemerintah mengusulkan pajak penghasilan minimum sebesar 1% dari peredaran bruto bagi wajib pajak yang merugi di Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Ketua Umum Kolaborasi Usaha Kecil dan Menengah Nasional (Komnas UKM) Sutrisno Iwantono mengatakan, sebanyak 14 asosiasi usaha mikro kecil (UMK), meminta pemerintah dan DPR agar ketentuan tersebut tidak berlaku […]
-
Tolak Rencana Kenaikan PPh, Akumindo: Banyak UMKM Bangkrut
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) minimum menjadi 1% dari sebelumnya 0,5%. Ketentuan baru tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas pemerintah dan DPR. Ikhsan menyampaikan, di masa pandemi Covid-19, […]
Got any book recommendations?