Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif PPN Properti Mengerek Kinerja DILD
JAKARTA. PT Intiland Development Tbk (DILD) menilai, insentif pemerintah berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan efek psikologis bagi masyarakat dan mendorong pembelian properti. Selain mengerek penjualan unit rumah ready stock, kebijakan itu berdampak pada penjualan properti yang masih inden. Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, Theresia Rustandi mengatakan, nilai pra-penjualan atau marketing sales pada segmen kawasan residensial mencapai […]
-
PKS Tolak Tax Amnesty dan Perluasan Objek PPN
JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak beberapa poin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), terutama, yang dinilai akan memberatkan wajib pajak. Pertama, menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) karena dinilai akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. PKS mengusulkan agar tarif PPN maksimal 10%. Kedua, menolak rencana perluasan […]
-
Ini Sikap Fraksi PKS Soal RUU KUP
TRIBUNJAKARTA.COM – Pembahasan RUU KUP telah berlangsung selama dua minggu terakhir. Berbagai dinamika pembahasan telah terjadi, terutama terkait beberapa isu yang dipandang PKS sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, Fraksi PKS Menolak kenaikan tarif PPN dan mendorong agar tarif Pajak Pertambahan Nilai Setinggi-tingginya 10% (persen). Kenaikkan tarif PPN akan kontraproduktif dengan […]
-
Tax Amnesty Jilid II Bakal Terwujud?
Jakarta, CNBC Indonesia – Revisi atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah mendekati proses pengambilan keputusan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Keseluruhan poin yang diajukan oleh pemerintah masuk dalam pembahasan secara resmi memang tertutup dari publik. Salah satunya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang rencananya dimulai tahun depan. Akan […]
-
Kemplang Pajak, Bos Startup Didenda Rp 7 Miliar
Kristo Kaarmann, salah satu pendiri startup keuangan kenamaan Inggris, Wise didenda otoritas pajak Inggris, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Pasalnya, Kaarmann tidak membayar dan melaporkan pajak periode 2017-2018. Kaarmann harus membayar denda £365.651 atau US$ 494.951, sekitar Rp 7 miliar (kurs Rp 14.303/US$). “Kami dapat mempublikasikan nama-nama mereka yang dihukum berdasarkan prosedur perdata karena […]
Got any book recommendations?
WA only