NEWS
-
Paket Stimulus Ekonomi yang Serba Tanggung
Efek insentif hanya sementara, namun tarif PPN 12% bisa menekan ekonomi jangka panjang Teka-teki atas kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akhirnya terjawab. Pemerintah bersikukuh mengerek tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Artinya, beban kenaikan tarif itu adalah setara 9%, lebih tinggi daripada kenaikan upah minimum pekerja yang sebesar 6,5% pada […]
-
Berorientasi Jangka Pendek, Paket Stimulus Ekonomi Prabowo Dinilai Kurang Nendang
Pemerintah tetap memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025. Untuk meredam efek kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah menyiapkan 15 paket kebijakan ekonomi 2025. Kebijakan tersebut di antaranya, diberikan untuk rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, diskon tarif listrik, serta sektor perumahan (lihat tabel). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian […]
-
Pemerintah Tebar Insentif Pajak untuk Mobil Listrik dan Hybrid di 2025
Pemerintah dipastikan memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025. Kendati demikian, para calon konsumen mobil masih bisa bernapas lega. Sebab, pemerintah juga memberikan kebijakan insentif pajak untuk mobil listrik dan hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan, pemerintah turut memberikan insentif fiskal untuk sektor otomotif pada 2025. […]
-
Berlaku 2025, Ini Daftar Barang Kena PPN 12%, Cek Dampaknya Terhadap Perekonomian
Pemerintah mengumumkan tarif Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% tetap berlaku pada 1 Januari 2025. PPN 12% berlaku untuk barang tertentu. Meski demikian, ekonom menganalisa PPN 12% bakal berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, terdapat kebijakan PPN 12% yang akan dikenakan khusus untuk barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. Penyesuaian tarif […]
-
Jenis Wajib Pajak Ini Bisa Isi Deposit Pajak dengan Dolar AS
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 memperkenankan wajib pajak tertentu untuk mengisi deposit pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Wajib pajak yang dimaksud, yaitu wajib pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar AS melalui permohonan atau pemberitahuan secara tertulis. “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat […]
WA only