NEWS
-
Rumah Ber-NJOP Rp2 Miliar Bisa Dapat Keringanan Pajak, Ini Aturannya
JAKARTA, Pemprov DKI Jakarta menawarkan berbagai insentif pembebasan sebagian dan keringanan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) untuk rumah dengan NJOP senilai Rp2 miliar atau lebih. Merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) No. 23/2022, rumah dengan NJOP Rp2 miliar atau lebih tersebut bisa mendapatkan pembebasan PBB sebagian berdasarkan luas bumi dan luas bangunan […]
-
Kabar Baik! Anies Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah warga Ibu Kota dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. “Seperti diketahui, pajak daerah memiliki […]
-
Pemerintah dan DPR Sepakati Tax Ratio pada 2023 Berada Dikisaran 9,3% – 10%
Pemerintah dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya telah menyepakati rasio penerimaan pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 berada pada kisaran 9,3% hingga 10%. “Kita ambil 9,3% untuk batas bawah, batas atasnya kita ambil dari Komisi XI di 10%,” ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah saat menentukan rasio […]
-
Termasuk Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Rp95,13 Triliun
JAKARTA, Pemerintah mencatat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 3 Juni 2022 senilai Rp95,13 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 20,9% dari alokasi Rp455,62 triliun. Menurutnya, realisasi dana PEN tersebut salah satunya untuk penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19. “Dari segi penanganan kesehatan, [realisasinya] sudah 20% atau Rp24,46 triliun,” […]
-
Susun Aturan Pelaksana UU HPP, Dirjen Pajak Laporkan Progresnya ke DPR
JAKARTA, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan laporan progres penyusunan aturan pelaksana UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Komisi XI DPR. Suryo mengatakan UU HPP memerlukan 43 aturan turunan untuk pelaksanaannya. Menurutnya, DJP saat ini masih bekerja untuk menyelesaikan semua aturan turunan tersebut sehingga dapat segera diimplementasikan. “Peraturan pemerintah sedang dalam perjalanan, penyusunan […]
WA only