Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP undur target implementasi penuh NIK sebagai NPWP ke Juli 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024. Sebelumnya, DJP menargetkan implementasi tersebut berlaku pada 1 Januari 2024. “Mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan 2024 dan juga setelah melakukan assessment kesiapan […]
-
Sebanyak 59,56 Juta Wajib Pajak Telah Padankan NIK-NPWP
Wajib pajak diminta untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti melaporkan, sudah ada 59,56 juta NIK yang telah dipadankan menjadi NPWP. Ini terdiri dari 55,76 juta yang dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh wajib pajak. “Jumlah […]
-
BKF: Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Nihil
JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) rupanya masih sepi peminat. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2022, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2022 masih tercatat Rp 0. Pun, pada tahun 2019 hingga 2021 nilai estimasi belanja perpajakan […]
-
Rancangan Pembebasan Pajak CBU Mobil Listrik Sudah Rampung, Bakal Segera Terbit
Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pajak impor utuh atau completely built up (CBU) untuk mobil listrik. Namun, keringanan tersebut hanya berlaku bagi pabrikan yang berkomitmen untuk produksi kendaraan di Indonesia. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan draft aturan tersebut sudah selesai. Selanjutnya, bakal dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Presiden. “Oke, sudah selesai […]
-
Resmi Diundur, Batas Pemadanan NIK Jadi NPWP Terakhir 30 Juni 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara penuh resmi diundur dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Dengan begitu batas akhir pemadanan ikut berubah dari yang sebelumnya tanggal 31 Desember 2023 jadi 30 Juni 2024. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan […]
Got any book recommendations?
WA only