Mindblown: a blog about philosophy.
-
Restitusi pajak bulan Juli yang melandai dorong kenaikan penerimaan PPN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan akhir Juli 2021, realisasi pengembalian atau restitusi pajak mencapai Rp 128,27 triliun, tumbuh 13,85% year on year (yoy). Tetapi, secara bulanan, pertumbuhan restitusi di bulan Juli hanya mencapai 2,53% yoy, lebih rendah dari bulan Juni 26,13% yoy. Restitusi pajak yang kian melandai pada bulan Juli 2021, telah menjadi penopang […]
-
Restitusi pajak melandai di bulan Juli, penerimaan PPN meningkat
Sampai dengan akhir Juli 2021, realisasi pengembalian atau restitusi pajak mencapai Rp 128,27 triliun, tumbuh 13,85% year on year (yoy). Tetapi, secara bulanan, pertumbuhan restitusi di bulan Juli hanya mencapai 2,53% yoy, lebih rendah dari bulan Juni 26,13% yoy. Restitusi pajak yang kian melandai pada bulan Juli 2021, telah menjadi penopang realisasi penerimaan pajak yang […]
-
Tingkatkan investasi, Wamenkeu pastikan tarif PPh badan tahun 2022 turun jadi 20%
Peran kebijakan fiskal salah satunya untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada acara Ministerial Round Table Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA), Rabu (1/9). Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, APBN memberikan berbagai kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif […]
-
Wamenkeu pastikan tarif PPh badan tahun 2022 akan dipangkas jadi 20%
Peran kebijakan fiskal salah satunya untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada acara Ministerial Round Table Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA), Rabu (1/9). Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, APBN memberikan berbagai kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif […]
-
Pungutan PPN Bahan Pokok Batal
JAKARTA, Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas tidak dipungut untuk bahan pokok dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru yang tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan skema pungutan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini dilandasi oleh desak-an banyak […]
Got any book recommendations?
WA only