NEWS
-
Beban Berat Pemerintah Menggenjot Setoran Pajak
Bayang-bayang shortfall alias realisasi lebih rendah daripada target penerimaan pajak di depan mata. Oleh karena itu, pemerintah harus berjibaku mengamankan kas negara di tengah melambungnya kebutuhan belanja pada tahun depan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.688,93 triliun hingga akhir November 2024. Angka ini setara 84,92% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja […]
-
Batas Waktu Pemadanan NIK-NPWP 31 Desember 2024, Ini Konsekuensi Jika Belum Padan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para wajib pajak untuk segera memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau NIK-NPWP. Batas waktu melakukan pemadanan tinggal beberapa hari lagi, yaitu pada 31 Desember 2024. Sampai dengan 9 Desember 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Proses pemadanan […]
-
Tak Setor Pajak Rp598 Juta, 1 Tersangka Ditahan Kejaksaan Negeri
Penyidik Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial RR ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo. Kepala Seksi Intelijen Kejari Gorontalo Ricardo mengatakan tersangka RR ditengarai secara sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut. “Perbuatan tersangka RR menimbulkan […]
-
Prabowo Targetkan Setoran Negara Rp 3.000 T di 2025, Ini Rinciannya!
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Target ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun terhadap total penerimaan negara tahun depan. “Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah sebesar Rp0,6 triliun,” kata Sri Mulyani saat […]
-
Tarif PPN 12% untuk Barang Mewah Berdampak Sangat Terbatas ke Penerimaan Negara
Pemerintah akan mulai memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% khusus untuk barang mewah pada Januari 2025. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia menjelaskan bahwa penerapan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah memiliki dampak yang sangat […]
WA only