NEWS
-
Agar Industri Manufaktur Terus Tumbuh, Apindo Sarankan Ini ke Pemerintah
Pemulihan industri manufaktur belum dapat dilepas tanpa insentif meski roda produksi sudah mulai kencang berputar. Di satu sisi permintaan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, di sisi lain faktor geopolitik memberikan tekanan berupa inflasi dan kemacetan rantai pasok bahan baku. Ketua Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan berpendapat untuk mempertahankan momentum ekspansi, pelaku usaha masih […]
-
Waspada! Ini Bahaya di Balik Tarif Pajak hingga Harga Pangan Naik
Harga bahan pangan melonjak belakangan ini, ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 11% sejak 1 April 2022. Belum lagi harga BBM Pertamax juga naik menjadi Rp 12.500/liter.Kondisi ini diprediksi mendongkrak inflasi dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan inflasi yang naik tak […]
-
Piutang Pajak Hampir Rp300 Miliar, Sebagian Besar dari PBB-P2
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mencatat jumlah piutang pajak daerah hingga 2021 hampir menyentuh Rp300 miliar. Plt Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham mengatakan pemkot tengah berupaya menyelesaikan piutang pajak daerah yang terjadi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, piutang terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB). “Secara umum, salah satu […]
-
OECD Diminta Perinci Pajak yang Tercakup Dalam Pajak Minimum Global
Korporasi AS yang tergabung dalam Business Roundtable meminta OECD untuk memperjelas jenis-jenis pajak yang diperhitungkan ketika menentukan tarif pajak efektif dalam rezim pajak minimum global. Menurut Business Roundtable, kejelasan atas Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) agar pajak minimum global dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh yurisdiksi anggota Inclusive Framework. “Kami mengusulkan adanya daftar […]
-
Apa Itu Kode Transaksi Faktur Pajak dan Bagaimana Penggunaannya?
DITJEN Pajak (DJP) resmi merevisi ketentuan faktur pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022. Revisi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak. Dalam PER-03/PJ/2022 tersebut, PKP diwajibkan menggunakan kode transaksi 05 dalam faktur pajak untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran […]
WA only