NEWS
-
RI akan Kurangi Tarif PPN Impor Produk AS, Ini Penjelasan Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, keputusan pemerintah untuk merelaksasi besaran tarif pajak pertambahan nilai atau PPN impor untuk barang dari AS akan berlaku umum. Artinya, akan ada perbedaan skema kebijakan dengan keputusan untuk merelaksasi kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN yang dikhususkan untuk barang-barang produksi sektor teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT) […]
-
Perpanjang Lapor SPT Tahunan Badan? Perhatikan Waktu Pemberitahuannya
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau para wajib pajak badan supaya tidak terlambat mengajukan pemberitahuan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menegaskan wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan ke DJP paling lambat 30 April sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024. “Hal ini diatur […]
-
WP Badan Pakai PPh Final UMKM, Tetap Harus Lampirkan Pembukuan di SPT
Wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM tetap berkewajiban untuk melampirkan pembukuannya pada SPT Tahunan. Sesuai dengan Pasal 28 UU KUP, wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Hanya wajib pajak orang pribadi yang diberi ruang oleh UU KUP untuk melakukan pencatatan tanpa menyelenggarakan pembukuan. “Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan […]
-
Pemda Adakan Lagi Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan, Cek Jadwalnya
Pemkab Pemalang, Jawa Tengah kembali memberikan insentif berupa pembebasan denda atau pemutihan atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemalang menyatakan insentif itu diberikan untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Wajib pajak pun diimbau segera membayar PBB-P2 pada periode pemutihan denda. “Ayo segera bayar PBB mumpung ada bebas […]
-
DJP Tingkatkan Peran Unit Vertikal dalam Pelaksanaan Joint Program
Ditjen Pajak (DJP) bakal mengoptimalkan kegiatan joint program untuk meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak. Laporan Kinerja DJP 2024 menyebut joint program menjadi salah satu program sinergi perpajakan dengan unit eselon I lain di Kemenkeu. DJP pun mendorong unit-unit vertikalnya untuk turut mendukung pelaksanaan joint program. “[Rencana aksi tahun selanjutnya] meningkatkan peran unit vertikal dalam mendukung […]
WA only