Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kata Polytron perihal rencana penghapusan skema PPnBM
PT Hartono Istana Teknologi (Polytron Indonesia) menyatakan, masih akan menganalisa barang-barang yang dikenakan rencana penghapusan skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Chief Commercial Officer Polytron Indonesia Tekno Wibowo mengatakan, jika aturan tersebut berlaku pada barang elektronik, maka akan ada kenaikan harga jual. “Saya tidak tahu barang elektronik yang kena PPnBM, jadi kalau memang PPN dinaikkan […]
-
Melihat Skema Baru Pemungutan PPN Transaksi e-Commerce di Uni Eropa
PERKEMBANGAN transaksi jual beli melalui e-commerce memicu adanya perubahan dari sisi perpajakan. Salah satu perubahan itu terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satu perubahan ketentuan PPN e-commerce diulas Patrick Wille dalam artikel berjudul New VAT Rules on E-Commerce. Artikel tersebut menjelaskan tentang skema baru pemungutan PPN atas ekonomi digital bagi negara anggota Uni Eropa. Dalam rencana awal, peraturan PPN […]
-
Pandemi Covid-19 Ajari Masyarakat Dampak Perubahan Iklim
Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut pandemi Covid-19 merupakan paralel dari perubahan iklim, karena terjadi dalam skala global. “Pandemi Covid-19 adalah suatu paralel yang baik dalam melihat perubahan iklim. Karena perubahan iklim bukan masalah satu negara saja, namun dunia. Ketika kita mencoba untuk pulih dari pandemi, itu […]
-
Efek Aturan Baru PPnBM Dihapus, Harga Mobil dan Elektronik Bisa Naik
Pemerintah berencana menghapus aturan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pengusaha otomotif dan barang elektronik masih wait and see. Namun mereka khawatir perubahan kebijakan pungutan pajak bisa menaikkan harga jual produk.Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih menanti kebijakan terbaru PPnBM dan PPN. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh […]
-
Jabar Berhenti Demi Tutup Defisit
BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan penghematan dengan mengurangi pos belanja dalam APBD 2021 lantaran pedapatan daerah tahun ini diproyeksi tidak mencapai target. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan terjadi defisit anggaran hingga Rp5 triliun karena menurunnya pendapatan daerah. Kepastian tersebut juga menepis beredarnya informasi bahwa Pemprov Jawa Barat kini kehabisan anggaran Rp5 triliun. […]
Got any book recommendations?
WA only