NEWS
-
Eks Dirjen Pajak Pun Ikut Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Hadi Poernomo mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tak hanya menunda tapi juga membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Jika bisa, ia meminta PPN kembali ke 10 persen. Menurut Hadi, pembatalan perlu dilakukan demi melindungi daya beli rakyat kecil dan mendorong pemerataan ekonomi. “Mengandalkan PPN sebagai […]
-
Untung Rugi Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Apa Efektif Kerek Pajak?
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali berembus. Kali ini keluar dari pernyataan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo. Saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12), adik Presiden Prabowo Subianto itu menuturkan bahwa tugas kementerian penerimaan negara untuk memperbaiki penerimaan negara, termasuk sistem perpajakan, cukai, […]
-
Penjualan Mobil Mewah Terpengaruh Kenaikan Pajak PPN 12 Persen?
Lexus optimistis bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 tidak akan terlalu berpengaruh pada penjualan. Alasannya, konsumen di segmen pasar mobil mewah atau luxury market cenderung tidak terlalu rentan terhadap kenaikan harga produk akibat kenaikan pajak 1 persen. Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia, mengatakan bahwa yang […]
-
Mantan Dirjen Pajak Desak Pemerintah Batalkan PPN 12%
Mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Ia mengusulkan agar PPN bisa kembali ke 10%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menuai kritik. Menurut Hadi, pemerintah dapat […]
-
DJP: Pemerintah Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Sebelum Naikkan PPN
Ditjen Pajak DJP menyatakan pemerintah telah berupaya meningkatkan daya beli masyarakat sebelum menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut mulai dari fasilitas pajak hingga bantuan sosial. “Itu adalah dalam rangka memperkuat daya beli sebetulnya. Harapannya, daya beli […]
WA only